Latar Belakang

"Kami adalah Korban Politik Amerika, Belanda dan Indonesia"
Kami tidak pernah diberi kesempatan untuk menentukan
nasib sendiri baik oleh Belanda maupun Indonesia.
(Act of Free Choice)

Pada tanggal 1 Mei 1963, sesuai dengan perjanjian New York (New York Agreement) dengan melalui suatu badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang bernama: United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA), Papua (Irian Jaya) diserahkan dari Pemerintah Negara Kerajaan Belanda kepada Pemerintah Republik Indonesia.

Isi daripada perjanjian New York (New York Agreement) antara lain adalah sebagai berikut. Pertama, apabila badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau United Nation (UN) telah membenarkan persetujuan atau perjanjian itu melalui Rapat Umum, maka Belanda segera menyerahkan kekuasaan atas Irian Jaya (Papua) kepada UNTEA. Kedua, terhitung sejak tanggal 1 Mei 1963 UNTEA sebagai yang memikul tanggung jawab Administrasi Pemerintah di Irian Jaya (West Papua) selama 6-8 bulan dan menyerahkannya kepada Indonesia. Ketiga, pada Akhir tahun 1969, dibawah pengawasan Sekretaris Jenderal PBB dilakukan Act of Free Choice dalam mana orang Irian Jaya (West Papua) dapat menentukan penggabungan pasti tanah mereka dengan Indonesia atau menentukan Status atau Kedudukan yang Lain (Merdeka Sendiri). Keempat, Indonesia dalam tenggang waktu tersebut diharuskan mengembangkan/membangun kebersamaan orang Irian Jaya (Papua) untuk nantinya pada akhir tahun 1969 dapat menentukan pilihannya.

Semenjak tanggal diserahkannya Papua (Irian Jaya) kepada Indonesia, sampai dengan saat ini, pemerintah Indonesia sering dihadapkan dengan berbagai masalah dalam pelaksanaan pembangunan. Salah satu bentuk masalah adalah tantangan terhadap kegiatan Integrasi Politik di West Papua (Irian Jaya). Hal ini secara sangat menonjol tercermin dalam pemberontakan Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang dimulai pada tanggal 26 Juli 1965 di Manokwari yang dipimpin oleh Sersan Mayor Permenas Ferry Awom yang merupakan bekas anggota Batalyon Sukarelawan Papua (Papua Vrijwillegers Korps).
Pemberontakan OPM yang Berawal di Manokwari tersebut kemudian menjalar terus keseluruh Kabupaten di Papua (Irian Jaya) yaitu: Biak-Numfor, Sorong, Paniai, Fak-Fak, Yapen Waropen, Merauke, Jayawijaya, Tembagapura, Timika dan Jayapura.
Aksi Pemberontakan Organisasi Papua Merdeka (OPM) dilakukan dengan beberapa cara yaitu:

  1. Aksi Perlawanan Fisik bersenjata atau aksi militer yang dilakukan secara sporadis.
  2. Aksi Penyanderaan.
  3. Aksi Demonstrasi Massa.
  4. Aksi Pengibaran bendera West Papua.
  5. Aksi Penempelan dan Penyebaran Pamflet/Selebaran.
  6. Aksi rapat-rapat politik dan pembentukan organisasi perjuangan lokal.
  7. Aksi Pelintasan Perbatasan.
  8. Aksi Perusakan dan Pembongkaran.
  9. Aksi Politik

Kegiatan militer yang dilakukan di Papua (Irian Jaya), bergerak dibawah panji Tentara Nasional Papua (TNP) dengan dibantu oleh aktivitas mata-mata yang bernama Papua Intelegence Service (PIS).

Kegiatan politik diluar negeri yang dilakukan oleh Organisasi Papua Merdeka dapat bergerak dengan lebih leluasa dibandingkan dengan kegiatan politik OPM yang di lakukan di Irian Jaya (Papua).
Kegiatan Politik Organisasi Papua Merdeka pertama kali hanya terdapat di negeri Belanda dibawah pimpinan Markus Kaisiepo dan Nicholas Jouwe. Dari sinilah OPM memusatkan gerakan dan jaringannya yang kemudian diarahkan ke Afrika, Eropa, Amerika dan Pasifik Selatan.


Latar belakang | Pokok Permasalahan | Kerangka Pemikiran

email: opmpapua@yahoo.com
Website: http://www.reocities.com/opm-irja

1